بسم الله الرحمن الرحيم
Indonesia sering disebut sebagai negeri yang kaya raya.
Kita punya hutan yang luas, laut yang membentang, tanah yang subur, pegunungan, sungai, dan keanekaragaman hayati yang mungkin hanya bisa diimpikan oleh banyak negara lain.
Sejak kecil kita bahkan sudah akrab dengan kalimat:
“Gemah ripah loh jinawi.”
Sebuah gambaran tentang negeri yang subur, makmur, dan memiliki kekayaan alam luar biasa.
Tetapi belakangan ada satu pertanyaan yang semakin sulit saya abaikan:
Sampai kapan alam Indonesia mampu menanggung cara kita memperlakukannya?
Banjir datang.
Kemarau panjang datang.
Kebakaran hutan dan lahan kembali terjadi.
Longsor muncul di berbagai daerah.
Suhu terasa semakin panas di banyak tempat.
Ketika semua itu terjadi, kita sering menyebutnya sebagai bencana alam.
Lalu berita berlalu.
Timeline berganti.
Kehidupan kembali berjalan seperti biasa.
Tetapi bagaimana kalau persoalannya tidak sesederhana mengatakan bahwa alam sedang marah?
Bagaimana kalau sebagian persoalan yang kita hadapi sebenarnya juga berkaitan dengan cara manusia membangun kota, mengelola hutan, menentukan tata ruang, membuat kebijakan, menjalankan kegiatan ekonomi, dan membentuk kebiasaan sehari-hari?
Tulisan ini bukan upaya mencari satu pihak untuk disalahkan.
Saya justru ingin mengajak kita melihat persoalan ini dari beberapa sisi sekaligus: alam, budaya, kebijakan, dan diri kita sendiri.
Alam Indonesia Sedang Memberikan Banyak Sinyal
Kita tidak perlu melihat terlalu jauh untuk menyadari bahwa persoalan lingkungan bukan lagi sekadar pembahasan masa depan.
Ia sedang terjadi sekarang.
BMKG dalam pemutakhiran prediksi musim kemarau 2026 memperkirakan sebagian besar wilayah Indonesia mengalami kondisi kemarau yang lebih kering dibandingkan biasanya.
Dalam pemutakhiran Juni 2026, sebanyak 482 Zona Musim (ZOM) yang mencakup sekitar 56,18% luas daratan Indonesia diprediksi mengalami curah hujan kategori bawah normal.
BMKG juga memperkirakan sebagian wilayah mengalami musim kemarau yang lebih panjang dibandingkan kondisi normalnya.
Sumber:
- BMKG — Prediksi Musim Kemarau Tahun 2026 di Indonesia (Pemutakhiran Juni 2026)
- https://www.bmkg.go.id/iklim/prediksi-musim/prediksi-musim-kemarau-tahun-2026-di-indonesia-pemutakhiran-juni-2026
Kondisi kering tentu bukan berarti setiap wilayah Indonesia mengalami situasi yang sama.
Indonesia sangat luas.
Cuaca dan kondisi lingkungan antara Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua bisa sangat berbeda.
Namun data tersebut setidaknya memberikan satu pesan:
risiko lingkungan tidak boleh kita anggap sepele.
September 2026 dan Ancaman Kebakaran Hutan
Saat tulisan ini dibuat pada 16 September 2026, kebakaran hutan dan lahan masih menjadi persoalan yang serius.
Kementerian Kehutanan melaporkan bahwa berdasarkan pemantauan SiPongi dari data satelit NASA Terra/Aqua, SNPP, dan NOAA-20, hingga malam 15 September 2026 terdapat 1.037 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi secara nasional.
Angka tersebut dilaporkan turun 400 titik dibandingkan pengamatan sebelumnya.
Beberapa wilayah prioritas seperti Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, dan Riau masih mendapatkan perhatian dalam pengendalian karhutla.
Sumber:
- Kementerian Kehutanan Republik Indonesia — Hotspot Nasional Turun 400 Titik, Operasi Darat-Udara Terus Diperkuat
- https://www.kehutanan.go.id/news/hotspot-nasional-turun-400-titik-operasi-darat-udara-terus-diperkuat
Perlu diperhatikan bahwa hotspot bukan berarti jumlah kebakaran yang terkonfirmasi satu per satu.
Hotspot merupakan indikasi panas yang terdeteksi melalui pemantauan satelit dan digunakan sebagai salah satu instrumen untuk membantu mendeteksi potensi kebakaran.
Namun ketika jumlahnya mencapai ratusan atau bahkan ribuan, rasanya sulit bagi kita untuk menganggap persoalan ini sebagai sesuatu yang jauh dari kehidupan sehari-hari.
Apakah Semua Ini Hanya Karena Perubahan Iklim?
Perubahan iklim adalah bagian penting dari pembicaraan ini.
Tetapi menurut saya kita juga perlu berhati-hati agar tidak menjadikan istilah “perubahan iklim” sebagai jawaban otomatis untuk setiap persoalan lingkungan.
Banjir, misalnya, dapat dipengaruhi banyak faktor.
Curah hujan ekstrem bisa menjadi salah satunya.
Tetapi kondisi daerah aliran sungai, kemampuan tanah menyerap air, tata ruang, drainase, perubahan tutupan lahan, sedimentasi, dan pembangunan juga dapat memengaruhi tingkat kerentanan suatu wilayah.
Begitu pula dengan kebakaran hutan dan lahan.
Cuaca kering dapat meningkatkan risiko kebakaran.
Tetapi aktivitas manusia, penggunaan lahan, kesiapsiagaan, pengawasan, dan penegakan aturan juga merupakan bagian dari persoalan yang perlu diperhatikan.
Artinya, alam dan manusia tidak hidup dalam dua dunia yang terpisah.
Keduanya saling memengaruhi.
Kita Sering Menganggap Alam Indonesia Tidak Akan Pernah Habis
Mungkin salah satu masalah terbesar kita justru berasal dari sebuah keyakinan yang sudah terlalu lama hidup:
Indonesia sangat kaya.
Kalimat itu memang benar.
Tetapi ada bahaya ketika kekayaan tersebut membuat kita merasa semuanya akan selalu tersedia.
Hutan masih luas.
Air masih mengalir.
Laut masih penuh ikan.
Tanah masih bisa ditanami.
Pohon masih banyak.
Seolah-olah semuanya tidak mempunyai batas.
Padahal hampir semua sumber daya memiliki kemampuan untuk pulih yang berbeda-beda.
Ketika pengambilan sumber daya lebih cepat daripada kemampuan alam memulihkan dirinya, sesuatu pada akhirnya akan berubah.
Dan terkadang kita baru menyadarinya ketika dampaknya sudah terasa di kehidupan sehari-hari.
Mungkin persoalan terbesar kita bukan karena Indonesia kekurangan alam. Justru karena kita terlalu lama merasa alam Indonesia tidak akan pernah habis.
Dari Sungai Menjadi Tempat Sampah
Ada persoalan lingkungan yang skalanya besar dan membutuhkan kebijakan negara.
Tetapi ada juga persoalan yang bisa kita lihat hanya dengan berjalan beberapa ratus meter dari rumah.
Sungai yang dipenuhi sampah.
Selokan yang tersumbat plastik.
Lahan kosong yang berubah menjadi tempat pembuangan.
Pohon ditebang tetapi tidak pernah diganti.
Semakin banyak halaman rumah yang seluruh permukaannya ditutup beton.
Sampah dibakar karena dianggap cara paling praktis untuk menghilangkannya.
Hal-hal seperti ini sering dianggap terlalu kecil untuk dibicarakan.
Padahal jutaan kebiasaan kecil yang dilakukan terus-menerus dapat berubah menjadi persoalan besar.
Kita tidak bisa menuntut kebijakan lingkungan yang baik sambil merasa perilaku pribadi sama sekali tidak mempunyai hubungan dengan lingkungan.
Tetapi sebaliknya, kita juga tidak boleh menyederhanakan persoalan besar dengan mengatakan bahwa semuanya akan selesai hanya jika masyarakat berhenti membuang sampah sembarangan.
Skala masalah membutuhkan skala solusi yang sesuai.
Ketika Budaya Kita Berubah
Indonesia sebenarnya mempunyai banyak tradisi yang menunjukkan hubungan erat antara manusia dengan alam.
Di berbagai daerah terdapat aturan adat mengenai hutan, sumber air, laut, waktu panen, pembagian wilayah, hingga larangan mengambil sumber daya tertentu.
Nama dan bentuknya berbeda-beda.
Namun ada satu gagasan yang menarik:
manusia tidak selalu ditempatkan sebagai pemilik mutlak alam.
Kita hidup di dalamnya.
Kita mengambil manfaat darinya.
Tetapi kita juga mempunyai kewajiban menjaganya.
Sayangnya, kehidupan modern perlahan mengubah hubungan tersebut.
Kebutuhan bertambah.
Konsumsi meningkat.
Kota berkembang.
Kendaraan bertambah.
Permukiman meluas.
Produk sekali pakai menjadi bagian kehidupan sehari-hari.
Dan pembangunan sering dianggap berhasil ketika semakin banyak ruang berhasil diubah menjadi sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi.
Pertanyaannya:
apakah semua yang mempunyai nilai ekonomi selalu mempunyai nilai yang lebih tinggi daripada apa yang hilang?
Tidak ada jawaban sederhana.
Pembangunan dibutuhkan.
Lapangan pekerjaan dibutuhkan.
Rumah dibutuhkan.
Jalan dibutuhkan.
Energi dibutuhkan.
Industri juga dibutuhkan.
Tetapi pembangunan selalu mempunyai konsekuensi.
Karena itu persoalannya bukan sekadar:
pembangunan atau lingkungan?
Pertanyaan yang lebih berguna adalah:
bagaimana kita membangun tanpa menghabiskan fondasi kehidupan yang justru membuat pembangunan itu mungkin?
Di Sini Politik Menjadi Penting
Mendengar kata politik, sebagian orang mungkin langsung membayangkan pemilu, partai, calon presiden, anggota DPR, atau perdebatan di media sosial.
Padahal politik jauh lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari.
Ketika pemerintah menentukan sebuah wilayah boleh dibangun atau harus dilindungi, itu kebijakan publik.
Ketika anggaran digunakan untuk pengendalian banjir, transportasi umum, pengelolaan sampah, perlindungan hutan, atau mitigasi bencana, itu juga kebijakan publik.
Ketika izin penggunaan lahan diberikan, ketika aturan lingkungan ditegakkan atau tidak ditegakkan, dan ketika sebuah kota menentukan arah pembangunannya, keputusan-keputusan tersebut dapat memengaruhi kondisi lingkungan dalam jangka panjang.
Karena itu pembicaraan mengenai lingkungan tidak mungkin sepenuhnya dipisahkan dari politik.
Tetapi politik yang saya maksud bukan soal:
siapa yang harus kita dukung?
Lebih penting dari itu adalah pertanyaan:
kebijakan seperti apa yang ingin kita tuntut dari siapa pun yang sedang memegang kekuasaan?
Alam Tidak Memilih Pemimpin, Tetapi Kebijakan Memengaruhi Nasibnya
Hutan tidak mempunyai hak pilih.
Sungai tidak bisa melakukan demonstrasi.
Laut tidak mempunyai akun media sosial.
Satwa liar tidak dapat menghadiri rapat DPR.
Tetapi keputusan manusia dapat menentukan apakah ruang hidup mereka bertahan atau menghilang.
Karena itulah persoalan lingkungan seharusnya tidak hanya muncul menjelang pemilu atau ketika terjadi bencana besar.
Masyarakat berhak mempertanyakan:
- bagaimana tata ruang dibuat,
- bagaimana izin pemanfaatan lahan diberikan,
- bagaimana pelanggaran lingkungan ditindak,
- bagaimana anggaran mitigasi bencana digunakan,
- bagaimana kota mempersiapkan diri menghadapi cuaca ekstrem,
- bagaimana transportasi publik dikembangkan,
- dan bagaimana pembangunan mempertimbangkan daya dukung lingkungan.
Pertanyaan seperti itu tidak harus menjadi serangan terhadap kelompok politik tertentu.
Justru seharusnya menjadi standar yang kita tuntut kepada siapa pun yang memegang kekuasaan.
Pemerintah Tidak Bisa Bekerja Sendiri
Mudah sekali mengatakan:
“Ini salah pemerintah.”
Dalam beberapa persoalan, kritik terhadap kebijakan pemerintah tentu sah dan diperlukan.
Tetapi persoalan lingkungan tidak berhenti di gedung pemerintahan.
Ada perusahaan.
Ada industri.
Ada pengembang.
Ada pemilik lahan.
Ada masyarakat.
Dan ada kita sebagai konsumen.
Barang yang kita beli membutuhkan bahan baku.
Makanan yang kita konsumsi membutuhkan lahan.
Energi yang kita gunakan harus dihasilkan dari suatu sumber.
Paket yang datang ke rumah membutuhkan kemasan.
Kendaraan yang kita gunakan membutuhkan energi dan infrastruktur.
Artinya, kita semua berada di dalam sistem yang sama.
Tanggung jawabnya memang tidak selalu sama besar.
Pihak yang mempunyai kekuasaan dan dampak lebih besar tentu memiliki tanggung jawab yang lebih besar pula.
Namun hampir semua orang mempunyai ruang untuk melakukan sesuatu.
Tapi Jangan Juga Semua Kesalahan Dibebankan kepada Rakyat
Ada sisi lain yang menurut saya penting.
Kampanye lingkungan sering kali terlalu fokus pada perilaku individu.
Gunakan tumbler.
Kurangi plastik.
Matikan lampu.
Jangan membuang sampah sembarangan.
Tanam pohon.
Semua itu baik.
Saya mendukungnya.
Tetapi kita juga perlu jujur:
persoalan lingkungan berskala besar tidak akan selesai hanya dengan mengganti sedotan plastik dengan sedotan stainless.
Kita tetap membutuhkan sistem pengelolaan sampah yang bekerja.
Kita membutuhkan tata ruang yang baik.
Kita membutuhkan transportasi publik yang layak.
Kita membutuhkan perlindungan kawasan penting.
Kita membutuhkan industri yang bertanggung jawab.
Kita membutuhkan penegakan hukum.
Dan kita membutuhkan kebijakan jangka panjang yang tidak berubah hanya karena pergantian kepentingan politik.
Perubahan individu penting.
Perubahan sistem juga penting.
Keduanya tidak perlu dipertentangkan.
Pembangunan Bukan Musuh
Saya juga tidak ingin tulisan ini berubah menjadi anggapan bahwa setiap pembangunan adalah sesuatu yang buruk.
Indonesia masih mempunyai banyak kebutuhan pembangunan.
Masih ada masyarakat yang membutuhkan jalan.
Masih ada daerah yang membutuhkan listrik.
Masih ada keluarga yang membutuhkan rumah layak.
Masih ada masyarakat yang membutuhkan pekerjaan.
Masih ada wilayah yang membutuhkan akses internet, sekolah, rumah sakit, dan berbagai fasilitas dasar lainnya.
Karena itu mengatakan:
“Jangan membangun apa pun.”
jelas bukan jawaban.
Tantangannya jauh lebih sulit.
Kita harus menemukan cara agar pembangunan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup tidak mengorbankan kemampuan generasi berikutnya untuk mendapatkan kualitas hidup yang sama.
Dan menurut saya, justru di situlah kualitas sebuah kebijakan diuji.
Kita Membutuhkan Politik yang Bisa Berpikir Lebih Panjang
Salah satu masalah terbesar dalam banyak kebijakan publik adalah godaan untuk mengejar hasil yang cepat terlihat.
Bangunan bisa diresmikan.
Jalan bisa difoto.
Proyek bisa dihitung.
Pertumbuhan ekonomi bisa dimasukkan ke dalam grafik.
Tetapi manfaat menjaga hutan selama puluhan tahun jauh lebih sulit difoto.
Manfaat mempertahankan daerah resapan air mungkin baru terasa ketika hujan ekstrem datang.
Manfaat menjaga mangrove mungkin baru benar-benar disadari ketika wilayah pesisir menghadapi abrasi atau gelombang besar.
Manfaat mengurangi emisi hari ini mungkin baru dirasakan bertahun-tahun kemudian.
Karena itu kebijakan lingkungan membutuhkan sesuatu yang sering sulit dilakukan:
berpikir melampaui masa jabatan.
Mungkin Kita Juga Perlu Mengubah Definisi Kemajuan
Selama ini kita sering melihat kemajuan melalui sesuatu yang mudah dihitung.
Berapa banyak gedung dibangun?
Berapa kilometer jalan dibuat?
Berapa banyak kendaraan terjual?
Berapa besar konsumsi meningkat?
Berapa besar ekonomi tumbuh?
Semua itu penting.
Tetapi mungkin ada pertanyaan lain yang juga layak mendapat tempat.
Apakah sungai kita semakin bersih?
Apakah udara kota semakin sehat?
Apakah perjalanan menggunakan transportasi umum semakin mudah?
Apakah anak-anak masih mempunyai ruang hijau untuk bermain?
Apakah sumber air masih tersedia?
Apakah masyarakat semakin aman dari banjir, longsor, kekeringan, dan kebakaran?
Apakah pembangunan hari ini meningkatkan atau justru mengurangi kemampuan kita menghadapi perubahan iklim?
Kemajuan seharusnya tidak hanya berbicara tentang berapa banyak yang berhasil kita bangun.
Tetapi juga:
berapa banyak yang berhasil kita jaga.
Perubahan Besar Sering Dimulai dari Sesuatu yang Dianggap Kecil
Kita mungkin tidak bisa menyelesaikan persoalan lingkungan Indonesia sendirian.
Tetapi itu bukan alasan untuk tidak melakukan apa pun.
Perubahan budaya sering dimulai ketika sesuatu yang sebelumnya dianggap normal mulai dipertanyakan.
Dulu membuang sampah sembarangan mungkin dianggap biasa.
Suatu hari masyarakat bisa menganggapnya memalukan.
Dulu menggunakan kendaraan pribadi untuk hampir semua perjalanan mungkin dianggap satu-satunya pilihan.
Ketika transportasi publik semakin baik, kebiasaan bisa berubah.
Dulu persoalan lingkungan mungkin hanya dianggap urusan aktivis.
Hari ini kita mulai memahami bahwa ia berhubungan dengan kesehatan, ekonomi, pangan, air, energi, bahkan masa depan kota tempat kita tinggal.
Budaya berubah ketika cara berpikir berubah.
Dan cara berpikir sering berubah karena seseorang mulai bertanya.
Kita Tidak Harus Menunggu Menjadi Pejabat
Tidak semua orang akan menjadi menteri.
Tidak semua orang akan menjadi anggota DPR.
Tidak semua orang akan menjadi kepala daerah.
Tidak semua orang akan menjadi aktivis lingkungan.
Tetapi kita tetap mempunyai peran.
Sebagai warga negara, kita bisa lebih kritis terhadap kebijakan.
Sebagai konsumen, kita bisa mempertimbangkan dampak dari apa yang kita konsumsi.
Sebagai orang tua, kita bisa mengajarkan hubungan yang lebih sehat dengan alam kepada anak-anak.
Sebagai pekerja, kita bisa membawa kebiasaan yang lebih bertanggung jawab ke tempat kerja.
Sebagai developer, engineer, desainer, pengusaha, guru, petani, pedagang, atau profesi apa pun, kita bisa bertanya:
Apakah pekerjaan yang saya lakukan hari ini bisa dilakukan dengan cara yang sedikit lebih baik untuk lingkungan?
Tidak harus sempurna.
Tetapi harus mulai dipikirkan.
Jangan Menunggu Bencana Berikutnya
Ada pola yang cukup sering terjadi.
Bencana datang.
Media ramai.
Kita bersimpati.
Kita berdonasi.
Kita membicarakan penyebabnya.
Beberapa minggu kemudian perhatian berpindah.
Sampai bencana berikutnya datang.
Respons darurat tentu sangat penting.
Korban harus ditolong.
Daerah terdampak harus dipulihkan.
Tetapi bangsa yang terus-menerus hanya bereaksi setelah bencana akan selalu tertinggal satu langkah.
Kita juga perlu berbicara tentang pencegahan.
Tentang mitigasi.
Tentang tata ruang.
Tentang kesiapsiagaan.
Tentang lingkungan.
Tentang kebijakan yang mungkin hasilnya tidak terlihat hari ini tetapi dapat menyelamatkan banyak orang di masa depan.
Alam Tidak Sedang Menghukum Kita
Saya pribadi kurang nyaman mengatakan setiap bencana berarti:
“Alam sedang menghukum manusia.”
Alam bekerja melalui proses yang kompleks.
Hujan turun.
Musim berubah.
Angin bergerak.
Suhu berubah.
Tanah memiliki kemampuan tertentu untuk menahan air.
Vegetasi memiliki fungsi ekologis.
Manusia kemudian hidup dan membangun di dalam sistem tersebut.
Karena itu mungkin kalimat yang lebih tepat bukan:
alam sedang menghukum kita.
Melainkan:
kita sedang merasakan konsekuensi dari hubungan yang semakin kompleks antara proses alam, perubahan iklim, pembangunan, dan pilihan manusia.
Dan jika pilihan manusia ikut memengaruhi masalahnya, berarti pilihan manusia juga bisa menjadi bagian dari solusinya.
Indonesia Masih Punya Kesempatan
Saya tidak ingin menutup tulisan ini dengan pesimisme.
Justru sebaliknya.
Indonesia mempunyai modal yang luar biasa.
Kita mempunyai hutan tropis.
Kita mempunyai laut yang luas.
Kita mempunyai keanekaragaman hayati yang sangat besar.
Kita mempunyai energi terbarukan.
Kita mempunyai masyarakat muda.
Kita mempunyai teknologi.
Kita mempunyai ilmu pengetahuan.
Dan yang tidak kalah penting:
kita mempunyai banyak generasi baru yang semakin sadar bahwa pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan tidak seharusnya selalu menjadi dua pilihan yang saling meniadakan.
Yang kita butuhkan adalah keberanian untuk berpikir lebih panjang.
Mungkin Pertanyaannya Bukan “Siapa yang Salah?”
Ketika membicarakan lingkungan, kita sangat mudah masuk ke permainan mencari pihak yang harus disalahkan.
Pemerintah.
Perusahaan.
Masyarakat.
Generasi sebelumnya.
Generasi sekarang.
Negara maju.
Negara berkembang.
Padahal kenyataannya jauh lebih rumit.
Menentukan tanggung jawab tetap penting.
Penegakan hukum tetap penting.
Evaluasi kebijakan tetap penting.
Tetapi setelah semua perdebatan itu, ada pertanyaan yang jauh lebih penting:
Apa yang akan kita lakukan setelah mengetahui masalahnya?
Karena mengetahui siapa yang salah tidak otomatis membuat sungai menjadi bersih.
Perdebatan politik tidak otomatis menumbuhkan kembali hutan.
Postingan media sosial tidak otomatis mengurangi risiko bencana.
Pada akhirnya harus ada tindakan.
Dari masyarakat.
Dari dunia usaha.
Dan terutama dari mereka yang mempunyai kewenangan membuat kebijakan.
Untuk Indonesia yang Akan Ditinggali Anak Cucu Kita
Mungkin kita tidak akan melihat seluruh hasil dari perubahan yang kita lakukan hari ini.
Pohon yang kita tanam mungkin baru benar-benar besar ketika usia kita sudah jauh bertambah.
Kebijakan tata ruang yang baik mungkin baru terasa manfaatnya puluhan tahun kemudian.
Upaya memperbaiki kualitas sungai mungkin membutuhkan beberapa generasi.
Tetapi bukankah memang seperti itu cara sebuah peradaban dibangun?
Kita menikmati banyak hal hari ini karena ada orang-orang sebelum kita yang membangun sesuatu yang tidak hanya mereka gunakan sendiri.
Maka mungkin sudah waktunya kita melakukan hal yang sama.
Bukan hanya mewariskan gedung.
Bukan hanya mewariskan jalan.
Bukan hanya mewariskan teknologi.
Bukan hanya mewariskan pertumbuhan ekonomi.
Tetapi juga mewariskan:
air yang masih bisa diminum, udara yang masih layak dihirup, tanah yang masih bisa ditanami, hutan yang masih hidup, dan laut yang masih mempunyai kehidupan.
Penutup
Indonesia memang kaya.
Tetapi kekayaan bukan alasan untuk menghabiskan sesuatu tanpa batas.
Kekayaan justru merupakan tanggung jawab.
Perubahan iklim memberikan tantangan.
Pembangunan memberikan tekanan.
Kebutuhan ekonomi terus meningkat.
Politik menentukan banyak keputusan.
Budaya menentukan bagaimana kita memperlakukan lingkungan dalam kehidupan sehari-hari.
Dan kita semua berada di tengah-tengahnya.
Saya tidak tahu apakah istilah “alam Indonesia mulai lelah” secara harfiah adalah kalimat yang tepat.
Alam tentu tidak mempunyai perasaan seperti manusia.
Tetapi mungkin kalimat itu cukup untuk membuat kita berhenti sebentar dan bertanya:
Kalau cara kita memperlakukan alam tidak berubah, Indonesia seperti apa yang akan kita tinggalkan 20, 30, atau 50 tahun dari sekarang?
Kita masih punya waktu untuk menentukan jawabannya.
Dan perubahan itu tidak harus dimulai ketika semua orang sudah sepakat.
Terkadang perubahan cukup dimulai dari satu orang yang memutuskan bahwa keadaan yang dianggap biasa selama ini sebenarnya masih bisa dibuat lebih baik.
Mungkin orang itu adalah kita.
Wallahu a’lam.

